Hegemoni Politik Dalam Masyarakat Adat
Oleh : Dewi Hartini
Hegemoni merupakan bentuk dominasi ideologis yang membuat kelompok subordinat menerima nilai dan pandangan kelompok dominan sebagai sesuatu yang wajar. Komunikasi menjadi medium utama dalam membentuk kesadaran kolektif yang mendukung tatanan kekuasaan tertentu. Hegemoni politik bukan hanya tentang kekuasaan formal, tetapi juga mengenai bagaimana kekuasaan diterima, dilegitimasi, dan direproduksi melalui proses komunikasi yang halus dan simbolik. Dalam konteks masyarakat adat, hegemoni politik memiliki karakteristik yang berbeda karena melekat pada nilai-nilai budaya, tradisi, dan sistem kepercayaan lokal. Kekuasaan tidak hanya dipahami sebagai otoritas politik, tetapi juga sebagai amanah adat yang harus dijalankan secara moral dan spiritual. Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi politik di masyarakat adat tidak dibangun melalui institusi formal, melainkan melalui simbol, ritual, dan bahasa yang merepresentasikan nilai kolektif.
Komunikasi politik di masyarakat adat bukan sekadar proses penyampaian pesan, melainkan arena produksi makna yang memperkuat struktur kekuasaan tradisional. Menurut Carey (2009), komunikasi adalah ritual sosial yang berfungsi menjaga keberlanjutan nilai-nilai bersama dalam masyarakat. Dalam konteks ini, komunikasi adat berfungsi sebagai mekanisme hegemonik yang mereproduksi tatanan sosial dan politik yang ada. Proses ini memungkinkan kekuasaan tetap bertahan tanpa harus menggunakan paksaan, karena diterima melalui internalisasi makna budaya yang berulang. Relasi antara negara dan masyarakat adat sering kali memperlihatkan benturan hegemoni antara kekuasaan formal dan kekuasaan kultural. Negara berupaya menanamkan legitimasi melalui kebijakan politik, sementara masyarakat adat mempertahankan otoritasnya melalui sistem komunikasi tradisional. Di sinilah terjadi proses negosiasi makna yang menghasilkan bentuk resistensi simbolik maupun penerimaan terhadap kekuasaan negara.
BACA JUGA Komunikasi dan Sosialisasi Politik
Dalam masyarakat adat seperti Baduy, keputusan politik—baik yang berasal dari internal komunitas maupun yang datang dari pemerintah—selalu dinegosiasikan melalui mekanisme adat dan simbol-simbol budaya. Proses politik di masyarakat Baduy tidak berdiri di atas kekuasaan formal, tetapi berakar pada nilai-nilai spiritual dan moral yang diwariskan oleh leluhur. Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi kekuasaan tidak semata bersumber dari struktur institusional, melainkan dari penerimaan sosial terhadap norma adat. Oleh karena itu, setiap keputusan politik harus selaras dengan nilai harmoni dan keseimbangan yang menjadi dasar kehidupan masyarakat Baduy. Sistem kepemimpinan dalam masyarakat Baduy mencerminkan bentuk kekuasaan simbolik yang bersandar pada otoritas moral tokoh adat seperti Puun dan Jaro. Mereka bukan hanya pemimpin administratif, tetapi juga penjaga nilai-nilai sakral yang mengatur tatanan sosial dan politik komunitas. Dalam konteks ini, komunikasi politik dilakukan melalui bahasa ritual dan isyarat budaya yang sarat makna. Mekanisme tersebut menjadi sarana utama untuk membangun konsensus dan menjaga legitimasi kekuasaan adat di tengah perubahan sosial.
