Oleh : Dewi Hartini Masyarakat adat Baduy berada di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, sebagai salah satu komunitas adat yang masih mempertahankan sistem nilai dan tatanan sosial tradisional. Masyarakat Baduy dikenal dengan kehidupan yang tertutup terhadap modernisasi dan memiliki struktur sosial yang unik serta berakar pada prinsip kesederhanaan dan ketaatan pada adat. Proses pengambilan keputusan di masyarakat Baduy tidak hanya didasarkan pada rasionalitas politik, tetapi juga pada kearifan lokal dan otoritas adat yang diwariskan secara turun-temurun. Komunikasi politik masyarakat adat Baduy berpusat pada figur Kokolot dan Puun sebagai pemegang otoritas simbolik yang memiliki legitimasi spiritual dan moral. Mereka tidak hanya berperan sebagai pemimpin adat, tetapi juga sebagai mediator antara dunia lahir dan batin masyarakat. Segala bentuk keputusan politik dan sosial harus mendapatkan restu dari mereka, yang dianggap sebagai representasi nilai-nilai karuhun (leluhur). Dengan demikian, struktur komunikasi politik di Baduy bersifat hierarkis tetapi diterima secara sukarela karena berlandaskan nilai-nilai budaya dan spiritual Nilai spiritual seperti “nurut kana parentah karuhun” (taat pada leluhur) menjadi dasar legitimasi dalam setiap pengambilan keputusan politik adat. Prinsip ini mengikat seluruh warga Baduy untuk tunduk kepada sistem nilai yang diwariskan tanpa mempertanyakan otoritas pemimpin adat. Dalam konteks ini, keputusan politik bukan hasil musyawarah rasional modern, melainkan wujud kepatuhan pada tradisi dan kepercayaan kolektif. Fenomena ini mencerminkan adanya moral hegemony di mana kesadaran budaya menjadi instrumen pengendalian sosial. Resistensi terhadap kebijakan eksternal seperti program pemerintah modernisasi tidak dilakukan secara konfrontatif, melainkan melalui simbol dan sikap diam (politik pasif). Bentuk penolakan ini tampak dalam sikap masyarakat Baduy yang mempertahankan batas wilayah adat, menolak penggunaan teknologi modern, dan menghindari intervensi politik formal. Diam dalam konteks ini bukan tanda ketidakpedulian, tetapi strategi simbolik untuk mempertahankan kedaulatan budaya dan sistem nilai mereka. Dengan demikian, komunikasi politik Baduy mencerminkan bentuk resistance through culture. Hegemoni dalam konteks masyarakat adat Baduy tidak dibangun melalui kekuasaan koersif, tetapi melalui legitimasi kultural yang diinternalisasi dalam kesadaran kolektif. Ketaatan masyarakat bukan karena rasa takut terhadap hukuman, tetapi karena keyakinan spiritual terhadap nilai adat yang dianggap suci. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekuasaan di masyarakat adat bekerja melalui mekanisme persetujuan moral dan simbolik. Dengan kata lain, otoritas adat berhasil menciptakan tatanan hegemonik yang stabil tanpa kekerasan struktural. Proses komunikasi hegemonik tersebut menggambarkan bahwa dominasi dalam masyarakat adat berjalan melalui kesadaran budaya, bukan melalui tekanan politik formal. Nilai-nilai adat, bahasa simbolik, dan praktik ritual berfungsi sebagai media legitimasi dan reproduksi kekuasaan. Hal ini memperlihatkan bagaimana hegemoni dapat dipertahankan secara halus dan berkelanjutan melalui komunikasi simbolik yang menyatu dengan kehidupan sehari-hari. Hegemoni dalam masyarakat adat Baduy tidak dibangun melalui instrumen pemaksaan, tetapi melalui penerimaan nilai hidup yang menyatu dalam identitas dan kesadaran kolektif. Komunikasi adat tidak berbentuk birokrasi, melainkan diwariskan melalui laku kehidupan, bahasa halus, dan ritual rutin yang menjadi penguat memori budaya. Kepemimpinan tidak dipersoalkan karena dipandang sebagai wasilah karuhun, bukan pemimpin administratif. Dengan demikian, struktur kekuasaan adat mengalir dalam kepercayaan spiritual, bukan tekanan legal formal. Baduy tidak tunduk karena diperintah, tetapi karena percaya bahwa ketaatan menjaga keseimbangan jagat. Hegemoni dalam konteks ini bekerja sebagai kesetiaan nilai, bukan ketundukan paksaan. Itulah inti legitimasi adat Baduy dalam bingkai hegemoni. Baca Juga Hegemoni Politik dalam Masyarakat Adat Baduy tidak menolak keputusan adat, sebab keputusan dianggap bukan hasil rapat manusia semata—melainkan pesan leluhur yang tak boleh dilanggar. Identitas dan ketaatan tidak dapat dipisahkan karena keduanya tumbuh bersama melalui pendidikan non-formal generasional. Simbol pakaian, jalan kaki, dan pemetaan wilayah menjadi instrumen hegemonik yang meneguhkan moralitas kolektif. Dalam kondisi ini, adat adalah hukum tertinggi dan lebih kuat daripada instrumen hukum negara. Kepemimpinan adat tidak memerintah, melainkan diimani. Inilah bentuk hegemoni paling kokoh dalam konstruksi politik tradisional Nusantara. Berbeda dengan negara yang membutuhkan pemilu, legitimasi Baduy justru kuat karena tidak diperebutkan. Tidak ada kontestasi, sebab otoritas ditentukan oleh garis spiritual yang dipahami sebagai amanat transenden. Ketika keputusan adat ditetapkan, masyarakat tidak melakukan negosiasi karena nilai leluhur tidak berada dalam ruang debat. Inilah bentuk consent without contestation yang jarang terjadi dalam masyarakat modern. Sistem ini memastikan Baduy bebas dari konflik politik internal. Kekuasaan menjadi bagian dari struktur hidup, bukan institusi yang harus dijaga melalui aturan. Karena itu hegemoni Baduy bersifat self-preserving. Teori simbolik Pierre Bourdieu memperkuat pemahaman ini karena kekuasaan tidak disalurkan melalui paksaan, tetapi melalui habitus. Pakaian hitam-putih bukan sekadar busana, tetapi identitas genealogis. Menolak simbol sama dengan menolak diri sendiri. Karena itu perubahan tidak dibutuhkan, sebab perubahan dianggap dapat menggoyahkan keseimbangan kosmos. Baduy tidak hanya mematuhi aturan—mereka menjadi aturan itu sendiri dalam bentuk hidup yang dipraktikkan. Habitus membuat kekuasaan berjalan tanpa kendali struktural, kekuasaan mengalir melalui tubuh dan bahasa.

Oleh : Dewi Hartini Hegemoni merupakan bentuk dominasi ideologis yang membuat kelompok subordinat menerima nilai dan pandangan kelompok dominan sebagai sesuatu yang wajar. Komunikasi menjadi medium utama dalam membentuk kesadaran kolektif yang mendukung tatanan kekuasaan tertentu. Hegemoni politik bukan hanya tentang kekuasaan formal, tetapi juga mengenai bagaimana kekuasaan diterima, dilegitimasi, dan direproduksi melalui proses komunikasi yang halus dan simbolik. Dalam konteks masyarakat adat, hegemoni politik memiliki karakteristik yang berbeda karena melekat pada nilai-nilai budaya, tradisi, dan sistem kepercayaan lokal. Kekuasaan tidak hanya dipahami sebagai otoritas politik, tetapi juga sebagai amanah adat yang harus dijalankan secara moral dan spiritual. Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi politik di masyarakat adat tidak dibangun melalui institusi formal, melainkan melalui simbol, ritual, dan bahasa yang merepresentasikan nilai kolektif. Komunikasi politik di masyarakat adat bukan sekadar proses penyampaian pesan, melainkan arena produksi makna yang memperkuat struktur kekuasaan tradisional. Menurut Carey (2009), komunikasi adalah ritual sosial yang berfungsi menjaga keberlanjutan nilai-nilai bersama dalam masyarakat. Dalam konteks ini, komunikasi adat berfungsi sebagai mekanisme hegemonik yang mereproduksi tatanan sosial dan politik yang ada. Proses ini memungkinkan kekuasaan tetap bertahan tanpa harus menggunakan paksaan, karena diterima melalui internalisasi makna budaya yang berulang. Relasi antara negara dan masyarakat adat sering kali memperlihatkan benturan hegemoni antara kekuasaan formal dan kekuasaan kultural. Negara berupaya menanamkan legitimasi melalui kebijakan politik, sementara masyarakat adat mempertahankan otoritasnya melalui sistem komunikasi tradisional. Di sinilah terjadi proses negosiasi makna yang menghasilkan bentuk resistensi simbolik maupun penerimaan terhadap kekuasaan negara. BACA JUGA Komunikasi dan Sosialisasi Politik Dalam masyarakat adat seperti Baduy, keputusan politik—baik yang berasal dari internal komunitas maupun yang datang dari pemerintah—selalu dinegosiasikan melalui mekanisme adat dan simbol-simbol budaya. Proses politik di masyarakat Baduy tidak berdiri di atas kekuasaan formal, tetapi berakar pada nilai-nilai spiritual dan moral yang diwariskan oleh leluhur. Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi kekuasaan tidak semata bersumber dari struktur institusional, melainkan dari penerimaan sosial terhadap norma adat. Oleh karena itu, setiap keputusan politik harus selaras dengan nilai harmoni dan keseimbangan yang menjadi dasar kehidupan masyarakat Baduy. Sistem kepemimpinan dalam masyarakat Baduy mencerminkan bentuk kekuasaan simbolik yang bersandar pada otoritas moral tokoh adat seperti Puun dan Jaro. Mereka bukan hanya pemimpin administratif, tetapi juga penjaga nilai-nilai sakral yang mengatur tatanan sosial dan politik komunitas. Dalam konteks ini, komunikasi politik dilakukan melalui bahasa ritual dan isyarat budaya yang sarat makna. Mekanisme tersebut menjadi sarana utama untuk membangun konsensus dan menjaga legitimasi kekuasaan adat di tengah perubahan sosial.

Oleh : Dewi Hartini Komunikasi politik merupakan proses penyampaian pesan mengenai pemilu dan kebijakan publik yang berfungsi membentuk kesadaran serta perilaku partisipatif masyarakat. Pada Pemilihan Serentak 2024, KPU Kabupaten Lebak menjalankan peran sebagai komunikator utama dalam mentransmisikan informasi kepemiluan kepada pemilih. Proses komunikasi tidak cukup hanya informatif satu arah, tetapi harus membuka dialog karena demokrasi menuntut keterlibatan publik. Oleh sebab itu, masyarakat diposisikan bukan sekadar objek penerima pesan, melainkan subjek interpretatif yang menentukan makna politik. Komunikasi politik dianggap efektif apabila pesan yang diterima tidak hanya dipahami tetapi mendorong tindakan memilih. Komunikasi partisipatif menekankan interaksi dua arah, memungkinkan publik berpendapat, mengkritik, dan ikut membangun narasi politik. Dalam pendekatan ini, pengetahuan masyarakat dianggap penting dan tidak dapat dikesampingkan oleh lembaga negara. Proses sosialisasi yang mengaktifkan komunikasi dua arah memungkinkan pesan dipahami bukan hanya sebagai informasi, melainkan sebagai pengalaman politik bersama. Pendekatan ini relevan karena masyarakat lebih menerima pesan ketika merasa dihargai dalam interaksi komunikasi. Keterlibatan warga membentuk rasa memiliki dalam proses demokrasi dan mendorong mereka untuk turut serta dalam pemilu. Implementasi ini terlihat dalam kegiatan tatap muka, forum diskusi desa, dan peran relawan demokrasi KPU Lebak. Komunikasi partisipatif diamati melalui respons langsung pemilih, ekspresi keterlibatan, dan kemampuan mereka mengulang kembali informasi pemilu. Efektivitas komunikasi diukur bukan dari seberapa jauh pesan disebarkan, melainkan seberapa kuat pesan dihidupi oleh masyarakat. Pemilih yang mampu menjelaskan kembali cara memilih menunjukkan terjadinya internalisasi pesan. Hal ini menjadi indikator bahwa komunikasi tidak berhenti sebagai konsumsi informasi tetapi menjadi kesadaran politik. Interaksi langsung antara penyelenggara pemilu dan masyarakat menjadi objek pengamatan lapangan. Dengan demikian komunikasi partisipatif diposisikan sebagai dimensi penilaian kualitas sosialisasi. Komunikasi partisipatif sangat relevan bagi pemilih muda, kelompok terbesar pada 2024, yang cenderung responsif terhadap metode visual dan dialog digital. Generasi ini tidak lagi tertarik pada penyampaian pesan formal yang kaku, tetapi pada percakapan, konten kreatif, dan ruang tanya jawab. Oleh karena itu, penyebaran informasi politik harus dikemas dengan gaya modern dan interaktif. Keterlibatan mereka dalam pembuatan konten kampanye meningkatkan penerimaan pesan dan memperluas efek jangkauan. Hal ini membangun sense of belonging bahwa pemilu adalah arena masa depan mereka. Model ini terbukti mendorong partisipasi pemilih pemula di Lebak. Komunikasi bukan hanya alat pemberitahuan tetapi proses menumbuhkan kesadaran demokrasi. Ketika publik terlibat dan dihargai, maka partisipasi muncul bukan karena imbauan tetapi karena kesadaran. BACA JUGA Kepemilikan Media dan Dukungan Politik Sosialisasi politik adalah proses penanaman pengetahuan, nilai, dan sikap politik melalui penyampaian informasi yang terstruktur kepada masyarakat. Dalam pemilu, sosialisasi bertujuan memastikan masyarakat mengerti tata cara memilih, jadwal pemilihan, hingga pentingnya keterlibatan dalam proses politik. Keberhasilan sosialisasi diukur melalui peningkatan pengetahuan politik, partisipasi diskusi, serta keputusan hadir ke TPS. Sosialisasi belum berhasil jika hanya menghasilkan kesadaran pasif tanpa tindakan nyata. Namun ketika kesadaran menjadi dorongan memilih, maka sosialisasi telah memenuhi fungsinya sebagai alat demokrasi. Indikator keberhasilan sosialisasi dapat dinilai melalui pengetahuan responden tentang cara mencoblos, persyaratan DPT, hingga mekanisme suara sah. Pemilih yang memahami prosedur memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk datang ke TPS dibandingkan yang tidak memperoleh informasi memadai. Kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu dibentuk melalui keterbukaan informasi dan ruang tanya jawab publik. Ketika pemilih merasa aspirasinya dihargai, maka partisipasi politik akan muncul secara alami. Karena itu, kualitas pemahaman bukan sekadar aspek informatif tetapi indikator utama keberhasilan sosialisasi. Segmentasi pemilih adalah syarat penting dalam efektivitas penyampaian pesan. Pemilih perempuan, pemilih pemula, dan pemilih desa memiliki kecenderungan penerimaan informasi yang berbeda. Pendekatan generik tidak akan efektif jika kebutuhan informasi warga tidak diperhatikan. Pemilih kota dapat dijangkau melalui digital campaign, namun masyarakat pedesaan membutuhkan metode tatap muka dan peran tokoh adat. Kegagalan memahami segmentasi akan menghasilkan distribusi informasi tanpa impact partisipatif. Partisipasi politik merupakan bentuk tertinggi keberhasilan sosialisasi. Jika informasi telah diterima tetapi pemilih tidak datang ke TPS, maka sosialisasi belum memenuhi fungsi demokratisnya. Partisipasi dapat berupa hadir mencoblos, diskusi politik, atau menyebarkan ulang informasi kepada masyarakat lain. Ketika pemilih mengajak orang lain untuk memilih, maka sosialisasi telah mencapai ranah behavioural output. Hal ini menunjukkan bahwa internalisasi nilai politik telah terjadi bukan hanya dipahami. Pengetahuan tanpa tindakan adalah informasi mati; pengetahuan yang menghasilkan keputusan memilih adalah keberhasilan demokrasi.

Oleh : Dewi Hartini Partisipasi politik merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi. Tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses politik, khususnya dalam pemilihan umum, menunjukkan sejauh mana warga negara memiliki kesadaran dan kemauan untuk menentukan arah kepemimpinan serta kebijakan negara. Pemilihan Serentak 2024 di Indonesia menjadi momentum penting dalam proses konsolidasi demokrasi pascareformasi karena seluruh tingkatan pemilihan diselenggarakan secara bersamaan. Kondisi ini menuntut efektivitas komunikasi politik yang lebih tinggi dari lembaga penyelenggara pemilu. Dalam konteks tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki peran strategis sebagai komunikator publik yang bertugas menyampaikan informasi, memberikan edukasi politik, serta mendorong masyarakat agar berpartisipasi secara sadar dan rasional dalam pemilu. Keberhasilan komunikasi yang dilakukan oleh KPU sangat menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Data partisipasi pemilih menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pada Pemilu 2019 mencapai sekitar 82,4 persen, sementara pada Pemilihan Serentak 2024 menurun menjadi sekitar 76,8 persen. Penurunan ini mengindikasikan adanya perubahan perilaku politik masyarakat yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti rendahnya efektivitas sosialisasi pemilu, kejenuhan politik, serta meningkatnya disinformasi di ruang digital. Selain itu, faktor eksternal seperti apatisme masyarakat, rendahnya kepercayaan terhadap institusi politik, serta persepsi negatif terhadap kontestasi politik juga turut mempengaruhi keputusan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Pembangunan demokrasi, strategi komunikasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu harus mampu menumbuhkan keyakinan masyarakat bahwa partisipasi mereka memiliki dampak nyata terhadap proses pemerintahan. Oleh karena itu, pesan-pesan komunikasi pemilu harus disampaikan dengan cara yang mudah dipahami, relevan dengan kondisi sosial masyarakat, serta mampu menarik perhatian publik. Di Kabupaten Lebak, penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lebak dengan struktur organisasi yang terdiri dari beberapa bagian utama, antara lain keuangan dan logistik, teknis penyelenggaraan dan hubungan masyarakat, perencanaan dan data informasi, serta hukum dan sumber daya manusia. Struktur kelembagaan ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemilu telah dijalankan melalui sistem organisasi yang formal dan terstruktur sesuai dengan standar kelembagaan pemilu. Dari sisi pendanaan, anggaran Pilkada Kabupaten Lebak disusun melalui mekanisme hibah daerah yang telah disepakati antara pemerintah daerah dan KPU. Proses perencanaan dan penggunaan anggaran dilakukan dengan prinsip transparansi serta akuntabilitas sehingga seluruh kegiatan penyelenggaraan pemilu dapat dipertanggungjawabkan secara administratif. Aspek sosialisasi, KPU Kabupaten Lebak melakukan berbagai kegiatan komunikasi langsung kepada masyarakat, seperti forum warga, seminar, pelatihan, serta pemanfaatan media budaya lokal. Selain itu, berbagai kegiatan sosialisasi juga dilakukan melalui kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kepemudaan sebagai mitra dalam penyebaran informasi kepemiluan. Program sosialisasi juga menyasar kelompok pemilih tertentu melalui kegiatan seperti kunjungan ke sekolah, kampus, pesantren, dan lembaga pemasyarakatan. Selain komunikasi tatap muka, media sosial juga dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi digital untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas, khususnya pemilih muda. Platform seperti Instagram, Facebook, dan YouTube digunakan untuk menyebarkan informasi kepemiluan serta meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya, kegiatan sosialisasi tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa organisasi masyarakat yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan pemahaman politik masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan sosialisasi pemilu tidak hanya bergantung pada program dan anggaran, tetapi juga pada efektivitas jaringan komunikasi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas. Di era transformasi digital, media sosial telah menjadi sumber utama informasi bagi generasi muda, termasuk informasi politik. Sebagian besar pemilih muda memperoleh informasi politik pertama kali melalui media sosial. Namun, tingginya arus informasi di ruang digital juga diiringi dengan meningkatnya penyebaran hoaks politik yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap proses pemilu. Situasi ini menuntut lembaga penyelenggara pemilu untuk mengembangkan strategi komunikasi yang lebih adaptif dan kreatif. Sosialisasi pemilu tidak hanya harus informatif, tetapi juga mampu bersaing dengan berbagai narasi yang berkembang di ruang digital. Oleh karena itu, penelitian mengenai efektivitas metode sosialisasi pemilu menjadi penting untuk memahami bagaimana masyarakat memaknai pesan-pesan komunikasi yang disampaikan oleh penyelenggara pemilu. Paradigma Positivistik dalam Kajian Komunikasi Paradigma positivistik merupakan salah satu pendekatan awal dalam kajian ilmu komunikasi. Paradigma ini berakar dari tradisi ilmu-ilmu alam yang menekankan pentingnya observasi empiris dan pengukuran objektif dalam memahami fenomena sosial. Dalam perspektif ini realitas sosial dipandang sebagai sesuatu yang bersifat objektif dan dapat diamati secara ilmiah. Komunikasi dipahami sebagai proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui saluran tertentu. Model komunikasi yang sering digunakan dalam paradigma ini adalah model komunikasi linear yang menggambarkan komunikasi sebagai proses pengiriman pesan dari sumber kepada penerima melalui media tertentu. Dalam pendekatan positivistik, komunikasi sering dianggap sebagai proses yang relatif netral. Pesan dipandang sebagai informasi yang dapat disampaikan secara objektif kepada audiens. Selama proses komunikasi berlangsung sesuai dengan mekanisme yang benar, pesan dianggap dapat diterima oleh audiens sebagaimana dimaksudkan oleh komunikator. Penelitian yang menggunakan paradigma ini umumnya berfokus pada pengukuran efek komunikasi terhadap audiens. Metode yang digunakan biasanya bersifat kuantitatif, seperti survei atau eksperimen. Melalui pendekatan tersebut, komunikasi dipahami sebagai proses yang dapat dianalisis secara sistematis dan dijelaskan secara ilmiah. Meskipun demikian, paradigma positivistik sering dikritik karena dianggap terlalu menyederhanakan realitas komunikasi. Komunikasi tidak hanya melibatkan proses teknis penyampaian pesan, tetapi juga dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan politik yang melingkupinya. Paradigma Interpretatif dalam Kajian Komunikasi Paradigma interpretatif muncul sebagai kritik terhadap pendekatan positivistik yang terlalu menekankan objektivitas. Paradigma ini berangkat dari asumsi bahwa realitas sosial merupakan hasil konstruksi manusia melalui interaksi sosial. Dalam perspektif ini komunikasi dipandang sebagai proses pembentukan dan pertukaran makna. Makna suatu pesan tidak hanya ditentukan oleh komunikator, tetapi juga oleh penerima pesan yang menafsirkannya berdasarkan pengalaman dan latar belakang sosial yang dimilikinya. Setiap individu memiliki pengalaman hidup, nilai budaya, dan kondisi sosial yang berbeda. Perbedaan tersebut mempengaruhi cara seseorang memahami pesan komunikasi. Oleh karena itu pesan yang sama dapat dimaknai secara berbeda oleh individu atau kelompok masyarakat yang berbeda. Dalam komunikasi politik misalnya, sebuah pidato politik dapat dipahami secara berbeda oleh berbagai kelompok masyarakat. Sebagian masyarakat mungkin menilai pidato tersebut sebagai bentuk kepemimpinan yang tegas, sementara kelompok lain mungkin menafsirkannya sebagai strategi retorika politik yang manipulatif. Penelitian dalam paradigma interpretatif biasanya menggunakan metode kualitatif seperti wawancara mendalam, observasi, dan analisis wacana. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana individu atau kelompok membangun makna dalam kehidupan sosial mereka. Paradigma interpretatif menunjukkan bahwa komunikasi tidak pernah sepenuhnya netral karena makna pesan selalu dipengaruhi oleh konteks sosial dan pengalaman individu. Paradigma Kritis dalam Kajian Komunikasi Paradigma kritis memberikan perspektif yang lebih tajam dalam memahami komunikasi. Pendekatan ini melihat komunikasi sebagai bagian dari struktur kekuasaan dalam masyarakat. Dalam perspektif kritis, komunikasi tidak hanya dipahami sebagai proses penyampaian pesan atau pertukaran makna, tetapi juga sebagai arena pertarungan ideologi. Media massa memiliki kemampuan untuk membentuk realitas sosial melalui proses konstruksi informasi. Media dapat menentukan isu apa yang dianggap penting oleh masyarakat serta bagaimana suatu peristiwa dipahami oleh publik. Melalui proses seleksi isu, penekanan berita, dan pembingkaian informasi, media memiliki pengaruh besar terhadap cara masyarakat memahami realitas sosial. Selain itu, kepemilikan media juga menjadi faktor penting dalam produksi pesan komunikasi. Pemilik media memiliki kekuatan untuk menentukan arah kebijakan editorial serta prioritas pemberitaan. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi media sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ekonomi tertentu. Dalam perspektif ini komunikasi tidak pernah benar-benar netral karena selalu berkaitan dengan relasi kekuasaan dalam masyarakat. Mengapa Komunikasi Tidak Pernah Sepenuhnya Netral? Hubungan antara media dan politik merupakan isu penting dalam kajian komunikasi modern. Dalam sistem demokrasi, media massa sering disebut sebagai pilar keempat demokrasi karena berperan dalam mengawasi kekuasaan negara serta menyediakan informasi bagi masyarakat. Namun dalam praktiknya media tidak selalu berada dalam posisi yang sepenuhnya independen. Struktur kepemilikan media sering kali berkaitan dengan kekuatan ekonomi dan politik tertentu yang memiliki kepentingan terhadap isi pemberitaan. Di Indonesia, hubungan antara kepemilikan media dan dukungan politik dapat dilihat dalam berbagai peristiwa politik nasional. Beberapa pemilik media besar diketahui memiliki keterlibatan dalam dukungan politik terhadap kandidat tertentu dalam pemilihan presiden. Fenomena ini memunculkan perdebatan mengenai independensi media dalam sistem demokrasi. Banyak pihak mempertanyakan apakah media yang dimiliki oleh aktor politik atau pendukung politik tertentu masih dapat menjalankan fungsi jurnalistik secara objektif. Jika dianalisis melalui paradigma positivistik, media tetap dipandang sebagai saluran komunikasi yang dapat menyampaikan informasi secara objektif selama prinsip-prinsip jurnalistik seperti verifikasi fakta dan keberimbangan sumber dijalankan dengan baik. Namun paradigma interpretatif menunjukkan bahwa masyarakat dapat menafsirkan pesan media secara berbeda tergantung pada pengalaman dan pandangan politik mereka. Sementara itu paradigma kritis melihat bahwa kepemilikan media dapat mempengaruhi proses produksi berita serta arah wacana publik. Dalam perspektif ini media dapat menjadi instrumen yang digunakan untuk membangun citra positif bagi aktor politik tertentu. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa komunikasi tidak selalu bersifat netral dalam praktik sosial. Paradigma positivistik memandang komunikasi sebagai proses objektif penyampaian pesan yang dapat dianalisis secara ilmiah. Namun pendekatan ini cenderung melihat komunikasi hanya sebagai proses teknis tanpa mempertimbangkan konteks sosial yang melingkupinya. Paradigma interpretatif menunjukkan bahwa komunikasi merupakan proses pembentukan makna yang dipengaruhi oleh pengalaman sosial dan budaya individu. Pesan yang sama dapat dimaknai secara berbeda oleh berbagai kelompok masyarakat karena proses interpretasi yang bersifat subjektif. Sementara itu, paradigma kritis menekankan bahwa komunikasi selalu berkaitan dengan relasi kekuasaan dan kepentingan ideologis dalam masyarakat. Media massa tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga berperan dalam membentuk realitas sosial melalui berbagai proses konstruksi informasi. Dengan demikian komunikasi harus dipahami sebagai fenomena sosial yang kompleks. Komunikasi tidak hanya berkaitan dengan penyampaian pesan, tetapi juga dengan makna, kekuasaan, dan kepentingan yang melingkupinya. Oleh karena, itu masyarakat perlu memiliki literasi media yang baik agar mampu memahami pesan komunikasi secara kritis dan tidak menerima informasi secara pasif.

Hasil pengumuman Pemilu 2024 telah disampaikan secara resmi oleh KPU pada Rabu, 20 Maret 2024. Pengumuman hasil pemilu tersebut mencakup penghitungan hasil rekapitulasi nasional perolehan suara Pilpres dan Pemilu 2024 dengan berita acara KPU Nomor 218/PL.01.8-BA/05/2024. Informasi tahapan setelah selanjutnya pengumuman hasil Pemilu 2024 menurut PKPU Nomor 3 Tahun 2022 adalah penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, anggota legislatif terpilih yang terdiri dari DPR, DPD, provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan DPD. Tak bisa dipungkiri isu terkait kecurangan pemilu menjadi perhatian publik pasca Pemilu 2024 kemarin. Setiap hari kami di suguh berita yang menyatakan pro dan kontra pemilu 2024, ini akan sempat beberapa kali kami mendapatkan aspirasi secara langsung dari masyarakat. Seperti pada Senin, 19 Februari 2024 kami di kunjungi sejumlah masyarakat yang menyampaikan aspirasi agar KPU Kabupaten Lebak menyoroti isu kecurangan baik jual beli dan adil. Kami memandang kepedulian terhadap aspirasi dan partisipasi pemilu di kabupaten Lebak cukup tinggi. Mekanismenya pun bahkan hal itu patut untuk kita apresiasi bersama. Serta tidak sedikit juga beredar isu cawe cawe antar penyelenggara di tingkat adhoc, tapi kami pastikan bahwa KPU Kabupaten Lebak akan menindak tegas penyelenggara (badan adhoc) yang terbukti melakukan pelanggaran. Kita KPU sebagai sarana penegakan integritas, kami sebagai komisioner KPU Kabupaten Lebak. Namun setiap isu yang beredar di media, patutlah kita sikapi sebagai seleksi. Haluan dalam mekanisme dari tupoksi KPU sangat penting untuk bersama-sama dipahami oleh kita semua umumnya masyarakat. Karena yang harus berperang sama kita antisipasi adalah dampak kegagalan atau keterbelahan masyarakat, atas berbagai isu yang saat ini beredar. Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih presiden dan wakil presiden dan memilih anggota parlemen merupakan arena kompetisi yang berpotensi memicu konflik di tengah masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari bahwa pemilu maupun pilkada adalah arena konflik yang sah dan legal untuk meraih atau mempertahankan kekuasaan. Terlepas dari semua itu pengumuman hasil pemilu jangan sampai menjadikan satu adiksi masyarakat. Seragam dalam lingkup sosial masyarakat, karena normalnya dalam setiap kontestasi atau konstalasi politik pasti menghasilkan satu keputusan. Untuk mencegah hal-hal yang berpotensi negatif perlu disikapi dengan komitmen kebangsaan yang kuat agar tidak menimbulkan ancaman terjadinya disintegrasi bangsa. Pemilu yang di gelar lima tahun sekali harus menjadi ajang kontestasi yang sehat dan elegan. Semua peserta baik pelaksana politik harus menjadi teladan dan mengajarkan nilai-nilai demokrasi yang benar, dan sesuai dengan Undang-undang guna menjadi pemahaman politik yang tepat dan rasional terhadap masyarakat. Pemilu yang demokratis dan beradab disalurkan melalui catatan sejarah, Bhineka Tunggal Ika yang di sematkan oleh pendiri bangsa. Semboyan itu menjadi pagar kebangsaan kita bersama dalam bernegara, menjadi penguatan atas berbagai haluan negara yang dalam kemungkinannya bisa terjadi kapan saja. Pemilu sebagai sarana integrasi bangsa menegaskan bahwa kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara adalah menjaga keutuhan bangsa. Seyogyanya kita dapat mengambil hikmah dari pemilu sebelumnya, agar kita tidak terjebak dalam fanatisme dukungan yang membabi buta. Kembali lagi penerapan Bhineka Tunggal Ika menjadikan semboyan kita semua. Bahasa segala bentuk perbedaan tersebut harus merujuk terhadap suatu kesamaan dan kesinambungan bangsa karena menjaga integrasi bangsa lebih utama dari segalanya.